.png)
Jakarta, Pena Medan -
Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan kembali sekolah daring setelah Lebaran 2026, meski sempat dipertimbangkan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Keputusan ini diambil untuk menghindari dampak negatif pembelajaran jarak jauh yang pernah terjadi selama pandemi Covid-19, terutama learning loss yang merugikan kualitas pendidikan nasional.
Pembatalan Sekolah Daring dan Alasan Pemerintah
Melansir Edisi Indonesia, Kamis (26/3), rencana pembelajaran jarak jauh yang sempat diwacanakan setelah libur Lebaran resmi tidak jadi diterapkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara tatap muka.
Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah ketertinggalan pembelajaran yang pernah terjadi saat pandemi, di mana sekolah daring menyebabkan penurunan standar pendidikan dan banyak tantangan bagi siswa dan guru.
Kritik Keras dari DPR terhadap Sekolah Daring
Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti dampak besar pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan pendidikan demi kebijakan jangka pendek seperti penghematan BBM.
“Saat Covid-19, standar pendidikan kita mundur hingga dua tahun. Kita belum punya cukup guru berkualitas, banyak anak tidak punya ruang belajar layak, dan biaya internet masih menjadi beban,” katanya, Rabu, (25/3/2025).
Mardani juga menyoroti realita di lapangan, di mana banyak siswa tidak memiliki kamar belajar sendiri, kesulitan akses internet, serta bergantung pada kuota yang mahal.
Fokus pada Pendidikan sebagai Kunci Indonesia Emas 2045
Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa kualitas pendidikan dan sumber daya manusia adalah modal utama untuk mencapai target besar Indonesia Maju 2045 dengan pertumbuhan ekonomi 8%.
“Kualitas pendidikan adalah modal utama mencapai pertumbuhan 8% dan Indonesia Maju 2045,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah untuk fokus pada peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan, dan akses belajar yang merata agar tidak terjadi lagi kemunduran pendidikan seperti saat pandemi.
Pendidikan Harus Lebih Diutamakan daripada Penghematan BBM
Kebijakan penghematan energi memang penting, namun banyak pihak menilai pendidikan tidak boleh menjadi korban. Pembatalan sekolah daring dianggap langkah tepat untuk menjaga kualitas pembelajaran dan menghindari dampak negatif yang pernah terjadi.
Sementara itu, pemerintah dan DPR sepakat bahwa menjaga mutu pendidikan adalah prioritas utama demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ***
