.png)
Jakarta, Pena Medan -
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kondisi utang pemerintah saat ini masih berada pada level yang cukup terkendali.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyatakan total outstanding utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.138 triliun per Juni 2025.
Suminto menambahkan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) atau debt to GDP ratio per akhir Juni 2025 mencapai 39,86 persen.
“Debt to GDP bisa dilihat per akhir juni 39,86 persen satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” kata Suminto dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Adapun total utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun, yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp 7.980,87 triliun. Dari total pinjaman tersebut, Rp 1.108,17 triliun berasal dari luar negeri dan Rp 49,01 triliun dari dalam negeri.
Sementara itu, penerbitan SBN masih didominasi oleh denominasi rupiah sebesar Rp 6.484,12 triliun, sedangkan denominasi valuta asing mencapai Rp 1.496,75 triliun.
“Jadi Juni total outstanding (Rp) 9.138 triliun, pinjamannya (Rp) 1.157 triliun dan SBN (Rp) 7.980,87 triliun,” sambung Suminto.
Lebih lanjut, Suminto menyatakan penyesuaian statistik utang dilakukan agar sejalan dengan data PDB yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga rasio utang terhadap PDB kini dihitung berdasarkan data aktual, bukan lagi pada asumsi PDN.
“Supaya statistiknya lebih kredibel, agar rasio itu tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan realisasi nanti debt to gdp ratio setiap 3 bulan. Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati secara terukur dan dalam batas kemampuan,” jelas Suminto.
(Sumber: Kumparan)
