.png)
Jakarta, Pena Medan -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan mengkaji rencana kenaikan tarif bus TransJakarta. Saat ini, tarif TransJakarta dikenakan sebesar Rp 2.000 pada pukul 05.00-07.00 WIB, dan Rp 3.500 setelahnya.
Hal ini menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Namun,wacana kenaikan tarif ini memang sudah pernah disampaikan oleh Pramono sebelum pemangkasan TKD.
“Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH [Dana Bagi Hasil, salah satu komponen utama dari TKD]-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” kata Pramono di Grand Hyatt, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10).
“Karena bagaimana pun, nanti pada saatnya, tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” lanjutnya.
Pramono menyebut, tarif transportasi publik di Jakarta saat ini masih tergolong paling murah dibandingkan kota-kota lain. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan soal kenaikan.
Turun Rp 15 Triliun
Sebelumnya, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jakarta menjadi Rp 11,15 triliun yang seharusnya Rp 26 triliun. Akibat pemangkasan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta turun dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh Pemprov DKI.
“Alat transfer ke daerah, TKD-nya, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp 11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp 95,35 triliun, menjadi Rp 79,06 triliun. Penurunannya hampir Rp 15 triliun,” kata politikus PDIP ini.
Lebih lanjut, ia mencontohkan besarnya beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI.
“Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain. Tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali,” tandasnya.
(Sumber: Kumparan)
