.png)
Jakarta, Pena Medan --
Menginjak setahun pemerintahan per 20 Oktober 2025, catatan bukan hanya ditujukan bagi Presiden Prabowo Subianto, namun juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Pengamat politik Iqbal Themi mengakui Gibran dinilai belum mampu mewujudkan harapan besar anak muda yang dulu mengiringi langkah politiknya. Sosok yang sempat dielu-elukan sebagai ikon generasi baru kini dianggap gagal menjadi suara anak muda di puncak kekuasaan.
Ia menilai Gibran tersandera oleh dua narasi besar yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Gibran diharapkan menjadi wajah baru politik muda yang progresif, tetapi di sisi lain ia juga dibaca publik sebagai simbol keberlanjutan dinasti kekuasaan keluarga Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Iqbal mengatakan, pertentangan dua narasi itu membuat langkah politik Gibran gamang dan kehilangan arah.
"Gibran seperti berdiri di antara dua dunia kekuasaan, yakni generasi lama yang masih dominan dan pegang kendali serta generasi muda yang mulai kecewa karena tak merasa diwakili," ujarnya saat dihubungi, Senin (20/10).
Akibatnya, kata Iqbal, Gibran belum mampu menunjukkan gagasan besar yang menandai arah politiknya sendiri.
"Selama setahun, belum terlihat gagasan kuat atau program yang bisa diasosiasikan sebagai inisiatif khas Gibran yang relevan dengan kebutuhan anak muda," tambahnya.
Satu-satunya inisiatif yang sempat mencuat, lanjut Iqbal, adalah 'Lapor Mas Wapres'. Namun dalam praktiknya, program itu belum mampu menjadi ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi dan kritik terhadap kekuasaan secara efektif.
Iqbal juga menyoroti absennya Gibran dalam berbagai isu yang ramai di kalangan anak muda, seperti gerakan #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, hingga gelombang protes mahasiswa terhadap DPR.
"Dalam momen-momen seperti itu, anak muda tentu berharap Gibran hadir sebagai pemimpin muda yang mampu menerjemahkan keresahan generasinya menjadi suara politik yang didengar kekuasaan, tapi kenyataannya harapan itu tidak terwujud," kata Direktur Eksekutif SCL Taktika itu.
Meski begitu, Iqbal menilai Gibran masih memiliki waktu untuk membuktikan diri. Masih ada empat tahun ke depan untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pewaris politik keluarga, melainkan bagian dari regenerasi politik bagi masa depan anak muda.
Lebih banyak seremonial
Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai Gibran dalam setahun terakhir dinilai belum menunjukkan peran signifikan. Kinerja putra sulung Jokowi itu dinilai lebih banyak dalam acara seremonial.
"Peran wapres belum kelihatan signifikan. Hanya terlihat di sejumlah acara seremonial dan beberapa kunjungan," kata Adi saat dihubungi, Minggu (19/10).
Menurut Adi, belum ada peran spesifik yang dikerjakan Gibran. Berbeda dengan dua mantan presiden pendahulunya, seperti Ma'ruf Amin yang mengurus ekonomi syariah, atau Jusuf Kalla yang lebih spesifik mengurus ekonomi.
"Berbeda dengan JK yang misalnya fokus urusan ekonomi. Kyai Maruf Amin yang berkecimpung di ekonomi syariah," kata dia.
Gibran dalam beberapa kesempatan memang pernah bicara soal hilirisasi dan digitalisasi. Akan tetapi, belum ada langkah konkret yang dia lakukan.
Lewat akun YouTube pribadinya, Senin (26/5) malam, Gibran menilai hilirisasi digital bukan hanya sekadar konsep atau jargon, tetapi sebuah kebutuhan dan keharusan jika Indonesia tidak mau menjadi pasar bagi negara lain.
Menurut Gibran, perlu ada gerakan untuk menciptakan ruang guna mendukung pelaku lokal dan talenta digital bisa tumbuh dan berinovasi. Dia mengajak semua pihak untuk keluar dari zona nyaman dan berani melakukan terobosan.
"Kita butuh champion-champion digital hasil karya anak bangsa sebagai cikal bakal kebanggaan negeri agar mampu tumbuh menjadi raksasa digital dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negeri ini," katanya.
Dalam debat cawapres 22 Desember 2023, dia sempat menyinggung hilirisasi digital untuk mewujudkan Indonesia emas. Menurut dia, hilirisasi akan dilakukan di semua sektor, bukan hanya tambang, namun hingga pertanian.
"Untuk itu hilirisasi digital, akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli block chain, robotik, perbankan syari'ah, yang ahli cripto," kata Gibran.
Saat resmi diumumkan sebagai cawapres Prabowo, 23 Oktober 2023 lalu, di hadapan para ketua umum partai koalisinya, ada beberapa program strategis yang disampaikan Gibran. Mulai dari dana abadi pesantren, kredit start up milenial, kartu Indonesia sehat (KIS) khusus lansia dan anak, hilirisasi industri, ekonomi dan energi hijau.
Namun, dari sejumlah program strategis itu, publik belakangan lebih mengingat janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja dan 'lapor mas wapres'.
Janji 19 lapangan kerja kali pertama disampaikan Gibran dalam debat kedua cawapres 22 Desember 2023. Kala itu dia menyebut ada tiga langkah untuk memperluas lapangan kerja, yakni hilirisasi di semua sektor, pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris, dan menambah ekonomi kreatif dan UMKM.
"Jika langkah tadi bisa kita penuhi, insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan," kata dia.
Sementara, program 'Lapor Mas Wapres' diumumkan Gibran pertama kali melalui akun media sosialnya pada 11 November 2024, tak lama usai dia dilantik. Laporan bisa disampaikan lewat nomor WhatsApp yang dilampirkan, maupun datang langsung ke kantor wapres di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Sempat direspons antusiasme publik, namun program itu kini tak diketahui rimbanya.
"Per hari ini implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan," kata Adi Prayitno.
Fokus urusan domestik
Kerja-kerja wapres disebut terbentur dilema. Pendiri lemabaga Trias Politica, Agung Baskoro mengistilahkan bahwa posisi wapres serba salah. Di satu sisi, sikap pro aktif dia akan dianggap mendahului presiden. Namun, di sisi lain, sikap pasif bagi seorang wapres akan dinggap tak kerja.
Sehingga, kata Agung, cara paling efektif yang bisa dilakukan wapres adalah adaptif, responsif, dan tetap sensitif.
"Yang paling simpel bagaimana wapres bisa mengawal program-program pemerintah. Misalkan ada masalah ya wapras langsung aja turun ke lokasi," kata Agung, Minggu (19/10).
Dalam Pasal 8 Ayat 1 UUD 1945, wapres memiliki tanggung jawab sebagai sosok yang akan menggantikan presiden jika tak lagi bisa menjalankan tugasnya. Pasal itu berbunyi, "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya".
Sementara, dalam UU Kementerian Negara, beberapa tugas wapres antara lain memberikan saran dan pertimbangan, menjalankan tugas yang diberikan presiden, hingga mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam praktiknya, beberapa tugas dan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan memimpin rapat koordinasi antar lembaga pemerintah, mengawal program prioritas nasional, hingga mewakili presiden dalam tugas kenegaraan.
Badan khusus percepatan Papua
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an secara khusus menyoroti tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo kepada Gibran sebagai Kspala Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3).
Kepala BK3 merupakan tugas khusus yang diberikan presiden kepada wapres, sejak Jokowi menugaskan Ma'ruf Amin. Namun, hingga saat ini Keputusan Presiden (Keppres) tugas tersebut belum terbit. Gibran sendiri mengaku siap menjalankan tugas tersebut.
Menurut Ali, tugas khusus Gibran untuk Papua penting untuk melanjutkan peninggalan ayahnya sebagai presiden yang getol dalam menjalankan pembangunan di Bumi Cenderawasih itu.
"Setidaknya langkah itu melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi, ayahannya dulu, relatif getol memperjuangkan pembangunan di Indonesia Timur," kata dia.
Namun, belakangan, Prabowo justru membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite itu disebut akan membantu tugas wapres dalam mengawal percepat pembangunan Papua.
Sementara hingga kini, belum ada tanda-tanda Prabowo akan menerbitkan Keppres khusus yang menugaskan Gibran sebagai kepala BKP3.
Sementara, dalam keseharian, Gibran lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah untuk meninjau beberapa program strategis Presiden, mulai dari makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, hingga program sekolah khusus Prabowo.
Ali memandang kerja-kerja wapres banyak di urusan domestik atau dalam negeri. Sebaliknya, Prabowo banyak melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menjalankan tugas diplomasi antar negara. Sayangnya, kata Ali, tugas-tugas domestik yang dikakukan Gibran tak banyak menjadi sorotan.
Ali memuji pembagian tugas tersebut, presiden mengurusi hal-hal makro, sementara wapres fokus pada urusan mikro.
"Yang bisa dilakukan Wapres untuk membantu Presiden adalah memang fokus di urusan domestik, mungkin lebih detail dan hal-hal yang mikro, biar Presiden fokus persoalan-persoalan yang makro dan internasional. Ini pembagian tugas yang bagus saya kira," katanya.
(Sumber: CNN Indonesia)
