Medan, Penamedan.info
8 Mei 2025 — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melontarkan kritik keras terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia yang dinilai memperumit proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Sudah kami usulkan, tapi BKN malah mempersulit. Kita butuh kejelasan dan kecepatan, bukan keruwetan birokrasi," ujar Bobby saat ditemui di Medan.
Sejumlah jabatan penting di OPD Provinsi Sumut masih kosong sejak dicopotnya lima pejabat karena tersangkut pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Februari lalu. Kekosongan ini telah berdampak serius pada efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi.
Gubernur menyatakan bahwa pihaknya telah mengikuti seluruh prosedur pengajuan calon pejabat, namun hingga kini belum mendapat persetujuan dari BKN. Ia menegaskan, jika BKN terus lamban, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin terganggu.
Selain itu, data terbaru menunjukkan Sumatera Utara menjadi salah satu daerah dengan tingkat kasus korupsi tertinggi, dengan 170 perkara korupsi yang tercatat hanya dalam dua tahun terakhir. Hal ini semakin mempertegas pentingnya percepatan pengisian jabatan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
"Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk. Kita ingin gerak cepat, bukan terbelenggu prosedur yang tidak efisien," tegas Bobby.
Sumber: Taufik Arief