Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Jakarta, Pena Medan -
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal merespons polisi Arab Saudi yang menangkap sejumlah WNI yang menetap di Makkah (mukimin/residen) terkait dugaan penipuan dalam praktik promosi/penawaran jasa haji ilegal via medsos dan penyediaan hewan kurban atau dam.
Berdasarkan data hingga 5 Mei, total sudah 10 WNI ditangkap.
Cucun mengatakan, pihaknya tidak mengintervensi kebijakan Arab Saudi. Justru ia mendukung penindakan hukum ini.
"Kita tidak akan mengintervensi apa yang menjadi kebijakan pemerintah Saudi, dan itu bagus sebagai peringatan," kata Cucun kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (13/5).
Politikus PKB ini menyebut, jangan sampai ada calon jemaah haji RI justru dirugikan imbas terjebak praktik haji ilegal.
"Ini biasanya kan orang-orang kita yang ada di sana memberikan harapan-harapan, ada celah-celah bisa menyelenggarakan haji secara dakhili, kemudian dibikinkan surat segala macam," kata Cucun.
Dhakili adalah prosedur haji bagi warga lokal atau warga asing yang menetap di Arab Saudi (mukimin/residen).
Namun terkait haji ilegal yang berangkat dari Indonesia, Cucun mengatakan Komisi XIII DPR sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) selaku mitra kerja mereka. Sejauh ini, belum ditemukan laporan mengenai haji ilegal.
"Karena bordernya ini kan di imigrasi. Kalau Imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan. Mereka melakukan berangkat ke Saudi dengan menggunakan visa nonhaji," kata Cucun.
"Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi yang ada di seluruh yang terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi. Sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun," kata Cucun.
Sumber: kumparan
.png)

