.png)
Jakarta, Pena Medan -
Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas (satgas) baru yang secara khusus bertugas mengawasi penyerapan APBN, terutama untuk program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana pembentukan Satgas baru ini juga sudah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Prabowo.
"Kemarin Pak Menkeu dengan Pak Menko sudah bicara kemarin dan mengusulkan kepada Presiden untuk dibentuk semacam Satgas untuk percepatan program strategis pemerintah," kata Suahasil saat ditemui wartawan usai acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Diharapkan melalui pembentukan Satgas baru ini pemerintah dapat mengevaluasi lebih jauh seluruh proses belanja negara di semua instansi pemerintah, baik itu untuk pelaksanaan program prioritas Prabowo maupun program-program stimulus ekonomi lainnya.
Sebab menurut Suahasil, sejumlah program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih belum menyerap alokasi dana APBN dengan baik. Sehingga anggaran yang kurang terserap ini dapat dengan cepat dialokasi untuk program-program stimulus ekonomi lainnya.
"Itu yang kita review bersama nanti, melibatkan semua instansi, di dalam forum Satgas tadi nanti Pak Menko, Pak Menkeu yang akan mengkoordinasikan semuanya. Termasuk kita kan ada beberapa program paket ekonomi dan stimulus ekonomi yang juga harus kita review lagi angka-angkanya, dan nanti Pak Presiden akan me-launching juga beberapa tambahan program untuk tambahan stimulus ekonomi kita," paparnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran tahun ini. Dana Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini.
"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
Lebih lanjut, untuk tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp 268 triliun sehingga menjadikan lembaga tersebut satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.
(Sumber: detik)
