.png)
Jakarta, Pena Medan -
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI harus tetap sehat secara finansial di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut AHY, KAI memegang peran vital dalam pengelolaan jaringan perkeretaapian nasional yang melayani jutaan penumpang setiap hari. Karena itu, persoalan utang kereta cepat tidak boleh mengganggu kinerja dan tanggung jawab utama BUMN tersebut.
“Intinya KAI juga harus sehat karena KAI tidak hanya mengurusi kereta cepat. KAI bertanggung jawab pada sektor perkeretaapian di seluruh Indonesia. Ribuan kilometer rel harus bisa berfungsi dengan baik dan penumpang harus tetap nyaman menggunakan kereta api,” ujar AHY di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10).
Pemerintah, kata AHY, masih terus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan beban utang proyek Whoosh. Saat ini, PT KAI menanggung utang Rp 6,9 triliun kepada China Development Bank (CDB) untuk membayar pembengkakan biaya proyek (cost overrun).
Sementara itu, total biaya proyek Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS), termasuk cost overrun sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,8 triliun.
AHY menjelaskan, Kemenko Infrastruktur telah menggelar sejumlah dialog dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Dana dan Aset Nusantara (Danantara). Salah satu usulan yang dibahas adalah agar utang KCJB tidak membebani APBN, melainkan dilunasi menggunakan dividen dari aset yang dikelola Danantara.
“Kita sama-sama mencari solusi, bagaimana, dan masih terus dikembangkan. Beberapa kali kami juga undang pihak Danantara, tentu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dirut KAI dan semua yang saat ini mengawali KCIC atau Whoosh untuk mencari atau mengembangkan opsinya,” jelasnya.
Menurut AHY, pembahasan masih terbuka untuk beberapa opsi. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar solusi yang dipilih nantinya tidak memberatkan salah satu pihak, baik pemerintah maupun BUMN.
“Masih ada opsi tentunya prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga masih ada opsi bahwa Danantara bisa take over dan lain-lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah meminta China Development Bank (CDB) untuk melakukan restrukturisasi utang proyek Whoosh agar pembayaran tidak terlalu menekan keuangan BUMN terkait.
“Kita sudah minta CDB untuk merestrukturisasi pinjaman. Ini supaya pembayaran cicilan bisa lebih panjang dan ringan,” kata Luhut, dikutip dari Kumparan Bisnis.
Luhut menegaskan, langkah itu penting agar KAI tetap mampu menjaga kesehatan keuangannya meski harus menanggung sebagian beban pembiayaan proyek. Ia juga menilai proyek kereta cepat harus tetap dijaga keberlanjutannya karena menjadi simbol modernisasi transportasi nasional.
(Sumber: Kumparan)
