Mendikdasmen, Abdul Mu'ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/7). Foto: Abid Raihan/kumparan
Jakarta, Pena Medan -
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan konsep sekolah integrasi yang akan dibangun pemerintah.
Ia mengatakan, sekolah integrasi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat layanan pendidikan dasar hingga menengah.
“Sekolah terintegrasi begini, jadi Pak Presiden waktu dalam rapat kabinet menyampaikan agar kita menyiapkan konsep sekolah unggul terintegrasi non-asrama,” ujar Mu’ti usai acara Taklimat Media di Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
“Yang direncanakan setiap kecamatan ada satu dan arahnya sudah jelas bahwa itu terintegrasi tiga jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SMA,” tambah dia.
Pemerintah berencana membangun sekitar 7.000 sekolah integrasi di setiap kecamatan di Indonesia. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kalangan desil tiga hingga lima agar dapat mengakses pendidikan berkualitas secara merata.
Mu’ti menambahkan, saat ini pihaknya tengah mempelajari beberapa model sekolah integrasi yang sudah berjalan di daerah. Salah satunya di Samarinda, Kalimantan Timur.
“Tapi sekarang, secara nonformal, sudah melihat model-model yang ada. Misalnya bulan lalu, saya ke Samarinda, Kalimantan Timur, itu sudah ada sekolah unggul terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda yang di situ menggunakan Kurikulum Cambridge dan juga semuanya dengan peralatan-peralatan yang saya kira ideal seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” jelas Mu’ti.
“Tapi sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya kan tidak segera,” tambah dia.
Selain itu, Mu’ti mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan kurikulum, sistem digitalisasi, serta rekrutmen guru untuk mendukung pelaksanaan program ini.
“Iya, tapi secara konsep kita akan terus lakukan dan kemudian yang tadi soal digitalisasi, Presiden juga kemarin kan arahannya jelas ya. Tahun ini kan satu dulu, satu satuan pendidikan, tahun depan tiga, nah tahun berikutnya dua sehingga diharapkan dalam rentang waktu lima tahun ada enam di masing-masing sekolah,” katanya.
Ia menegaskan, program sekolah integrasi tidak berarti mengabaikan revitalisasi sekolah yang sudah ada. Menurutnya, kedua hal tersebut akan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Dan ini tentu saja tidak berarti beliau mengabaikan revitalisasi karena ini kan paralel, revitalisasi juga berjalan, digitalisasi juga berjalan, dan juga berbagai pelatihan juga berjalan, kesejahteraan guru juga kita tingkatkan,” tutur Mu’ti.
“Mudah-mudahan lah di tahun-tahun yang akan datang dengan landasan yang sudah sekarang kita letakkan, pada tahun depan kita bisa melaju lebih cepat lagi,” tambahnya.
Terkait kemungkinan sekolah integrasi memanfaatkan gedung sekolah yang sepi siswa, Mu’ti menyebut hal itu masih akan dibahas lebih lanjut.
“Soal itu yang belum kita bicarakan, apakah nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti yang Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda, itu nanti belum kita bicarakan,” ujar Mu’ti.
“Yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik. Yang tadi teknis mungkin nanti berikutnya,” tandasnya.
(Sumber: Kumparan)
.png)

