Jakarta, Pena Medan -
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan dan Bupati Pati Sudewo tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Kebijakan ini batal diterapkan oleh Sudewo. Namun warga Pati yang telanjur emosi tetap menggelar aksi demo pada Rabu (13/8). Demo itu berakhir ricuh. Masyarakat menuntut Sudewo yang berasal dari Gerindra ini mundur dari jabatannya.
Tito menuturkan, dirinya langsung menghubungi Sudewo dan bertanya mengapa kenaikan PBB mencapai 250%. Apa yang menjadi dasar kebijakan itu.
"Saya langsung telepon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu," kata Tito di Bulog Kanwil Jakarta, Kamis (14/8) mengutip Kumparan.
Terkait dengan rencana memakzulkan Sudewo lewat pansus hak angket DPRD Pati, Tito mengharapkan agar tak ada kepentingan politik di balik hal itu.
Bagaimanapun, Sudewo dipilih langsung oleh warga Pati sebagai bupati. Pemakzulan Sudewo juga diharapkan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Tolong, jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong, janganlah, bagaimanapun Bupati dipilih oleh rakyat," kata dia.
Eks Kapolri ini menyebut, jika masih ada masyarakat yang keberatan dengan Sudewo, jangan sungkan meminta kepada dirinya untuk menjatuhkan sanksi.
"Di antaranya melalui DPR mungkin, bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya. Apa pun juga," ucap Tito.
Sebelumnya, demo yang digelar di depan Kantor Bupati Pati itu diikuti ribuan orang dari berbagai elemen. Demo itu akhirnya berujung ricuh.
Polisi menyebut, demo itu disusupi. Total, ada 22 orang yang sempat ditangkap oleh polisi karena diduga sebagai provokator kericuhan. Namun mereka sudah dilepas. ***
