.png)
Jakarta, Pena Medan -
DPR RI meminta pemerintah memperhatikan empat hal dalam pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, yakni pendapatan, belanja, defisit dan utang, serta transfer ke daerah.
"Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Jumat.
Hal kedua yang perlu diperhatikan ialah mendorong belanja negara yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Menurut Puan, setiap pembiayaan perlu mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban bagi generasi mendatang.
"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ujarnya.
Hal keempat ialah memastikan transfer ke daerah benar-benar memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal, dan pemerataan pembangunan.
Puan menegaskan APBN tidak semata-mata berbicara mengenai besarnya anggaran, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," katanya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan penyusunan APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
"Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," tutur Puan.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Sumber: Antara