.png)
Pena Medan -
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat pendataan kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo 7,7 Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proses pendataan dilakukan bersamaan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Pandjaitan, mengatakan pendataan dilakukan secara paralel untuk memperoleh gambaran kebutuhan masyarakat terdampak secara cepat dan akurat.
Langkah tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan pemulihan. BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menurunkan tim ke tujuh kabupaten terdampak untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah.
"Berdasarkan pembaruan data hari kedelapan atau per Sabtu, 22 Agustus 2026, tercatat 53.971 unit rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 rumah rusak berat, 11.777 rumah rusak sedang, dan 23.188 rumah rusak ringan," kata Berton dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Agustus 2026.
Rinciannya, Kabupaten Nagekeo mencatat 4.829 rumah rusak, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat 3.953 rumah rusak, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 rumah rusak, terdiri atas 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kerusakan terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai Timur dengan 17.039 rumah, meliputi 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Di Kabupaten Manggarai Barat terdapat 9.402 rumah rusak, terdiri atas 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, dengan rincian 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah rusak, terdiri atas 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
BNPB menyampaikan angka kerusakan tersebut masih bersifat sementara. Data masih menjalani tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan informasi yang dihimpun sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Sementara itu, proses penginputan data untuk Kabupaten Manggarai masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari berikutnya.
Khusus Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB.
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Sebaliknya, jika hasil pengambilan sampel BNPB menunjukkan ketidaksesuaian, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasi data.
Pendataan kerusakan rumah juga digunakan untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan dalam proses verifikasi dan validasi di lapangan.
Data rumah dengan kategori rusak berat menjadi salah satu dasar untuk menghitung kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam proses pendataan, BNPB merencanakan bimbingan teknis (bimtek) pada Selasa, 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi kerusakan rumah di masing-masing kabupaten terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebelumnya menekankan pentingnya pendataan akurat sebagai dasar menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, pendataan dilakukan sejak fase tanggap darurat dan tidak menunggu tahap tersebut selesai. Langkah ini dilakukan secara paralel agar kebutuhan pemulihan dapat dipersiapkan lebih awal.
BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan penanganan secara terpadu. Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada saat yang sama, pendataan kerusakan dilakukan secara simultan sebagai bagian dari persiapan pemulihan agar dukungan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
BNPB dan pemerintah daerah terus mengoordinasikan proses pendataan bersama seluruh unsur terkait. Data yang telah diverifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 Flores.
Sumber: MetroTV