.png)
Jakarta, Pena Medan -
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digunakan dalam penanganan bencana alam sepanjang 2026.
Anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang terdampak bencana dan kondisi darurat.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan penanganan bencana dan keadaan darurat menjadi salah satu tujuan pemerintah menyediakan CPP.
"Terkait itu, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama tahun 2026 ini," kata Sarwo saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 23 Agustus 2026.
Sarwo mengatakan Bapanas dapat menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak bencana.
Selain anggaran khusus penanganan bencana, pemerintah mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli-September 2026. Kedua instrumen tersebut dapat digunakan secara beriringan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk warga yang terdampak bencana alam.
Saat ini pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bapanas mencatat total alokasi beras untuk lima kabupaten terdampak gempa di NTT mencapai 6,8 ribu ton.
Bantuan tersebut bersumber dari program bantuan bencana dan bantuan pangan beras reguler. Sarwo memperkirakan nilai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp95,2 miliar dengan asumsi harga beras Rp14.000 per kilogram.
"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," jelas Sarwo.
Bantuan beras NTT capai 6,8 ribu ton
Per 19 Agustus 2026, bantuan beras yang telah disalurkan untuk lima kabupaten di NTT mencapai 6,8 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 990,3 ton berasal dari program bantuan bencana, sedangkan sekitar 5,81 ribu ton merupakan bantuan pangan beras reguler.
Rinciannya, Kabupaten Manggarai memperoleh 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Ngada menerima 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler.
Selanjutnya, Kabupaten Sikka memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler. Sementara Kabupaten Nagekeo mendapatkan 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Prioritaskan penyaluran bantuan
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana dilakukan secara taktis dan dipercepat. Menurut Amran, proses administrasi tidak boleh menghambat penyaluran pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.
Adapun, Bapanas mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Stok tersebut menjadi salah satu sumber pasokan untuk mendukung penyaluran bantuan pangan dalam penanganan bencana dan keadaan darurat di berbagai daerah.
Sumber: MetroTV