.png)
Partai Amanat Nasional (PAN) setuju pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh pemerintah dalam tahun ini.
"Secara konstitusional, kewenangan ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan." kata Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangannya, Minggu (9/11).
Ia kemudian mengungkap sejumlah alasan partainya mendukung gelar pahlawan itu. Salah satunya dari aspek sejarah.
"Alasan PAN setuju, pertama, sebagai presiden tentu memiliki jasa, pengorbanan, sekaligus prestasi buat kemajuan bangsa dan negara. Menjadi pemimpin nasional tentu penuh dengan dinamika sejarah dan perspektif penilaian."
Di sisi lain, Zulhas juga menyebut tiap tokoh pasti punya sisi lain. Namun perjuangan mereka tetap layak dikedepankan.
"Sebagai manusia, tentu tidak ada yang sempurna. Ada perspektif kebaikan dan kekurangan. Hal itu wajar saja. Tetapi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, setiap presiden akan menjalani fase sejarah dan narasi perjuangan tersendiri yang ditorehkan dalam setiap perjalanan bangsa, dari generasi ke generasi selanjutnya," tuturnya.
Kedua, lanjut Zulhas, pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur bukan hanya persoalan administratif.
Namun juga sebagai simbol legitimasi nasional, pengakuan kolektif bangsa, dan konstruksi sejarah, sebagai akumulasi dari tindaklanjut aspirasi dan partisipasi masyarakat.
"Nerupa pengusulan dari daerah dan organisasi, maupun sebagai simbolisme sejarah, berupa peneguhan nilai perjuangan dan keteladanan sebagai pemimpin nasional."
"Pemberian gelar pahlawan kepada presiden adalah bagian dari menciptakan budaya bangsa yang baik dalam memberikan nilai perjuangan, Nasionalisme Indonesia, keteladanan, dan optimisme," tutupnya.
(Sumber: Kumparan)
