.png)
Jakarta, Pena Medan -
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat, sehingga wajar jika dipertanyakan, mendapat kritik, dan penolakan.
Gelar Pahlawan Soeharto Tunggu Keputusan Presiden
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Raya Rangkuti, dalam diskusi yang digelar Lingkar Diskusi Indonesia (LIDI) bertajuk "Pro-Kontra Gelar Pahlawan: Kejar Tayang?" Secara daring, pada Minggu 26 Oktober 2025.
"Berjubel pahlawan kita tetapkan, membebaskan kemiskinan rakyat gak? Membebaskan kita dari korupsi gak? Membawa kita kepada kesejahteraan gak? Membawa kita kepada peradaban yang lebih baik gak," kata Ray.
Dia menjelaskan, gelar Pahlawan Nasional seharusnya bukan barang politik yang bisa diobral begitu saja, karena kelayakan untuk seseorang disematkan gelar itu punya makna langsung terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Mohon maaf, bukan berarti saya ingin melecehkan pahlawan-pahlawan yang sebelumnya. Tapi yang saya mau katakan itu adalah makin ke sini makin gak jelas juga makna pahlawan itu bagi bangsa ini," kata Ray.
"Yang terjadi adalah mengobral gelar Pahlawan. Yang karena diobral kita jadi kehilangan respek pada apa yang disebut dengan Pahlawan. Karena siapa aja bisa masuk kok, koruptor bisa masuk kok," sambungnya.
Lebih lanjut, Ray menyebutkan beberapa kriteria yang layak untuk menilai satu sosok yang layak untuk berikan gelar kehormatan seperti Pahlawan.
"Hidup sederhana, anti politik uang, anti nepotisme, sangat peduli pada demokrasi, dan mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan diri sendiri," kata Ray.
(Sumber: RMOL)
