Jakarta, Pena Medan -
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setelah ketua umum sebelumnya Moeldoko dan Fadli Zon sepakat menunjuk Sudaryono dan mengakhiri dualisme kepengurusan yang berbeda.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama memecah organisasi petani tersebut.
"Di penyelenggaraan munas kali ini, HKTI yang diketuai oleh Pak Fadli Zon dan juga HKTI yang diketuai oleh Pak Moeldoko akan ada persatuan, akan bersatu menjadi satu HKTI, tidak lagi ada dualisme di situ," kata Sudaryono, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (26/6) mengutip Antara.
Sudaryono sebelumnya digadang-gadang sebagai calon tunggal dan dipilih secara aklamasi pada hari Rabu (25/6) untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025—2030.
Menurut dia, pemilihan itu menjadi tonggak kepengurusan HKTI yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri akhirnya bisa bersatu di pusat hingga ke level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.
Sebagai sosok yang lahir dan besar dari keluarga petani, Sudaryono mengapresiasi kepercayaan dari berbagai kalangan tersebut.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan sektor pertanian nasional serta mewujudkan swadembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa amanah sebagai Ketua Umum HKTI adalah sarana untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani dan negara.
Sudaryono menegaskan bahwa kesejahteraan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Ini akses bagaimana memberikan manfaat yang besar kepada petani dan negara," katanya.
Jika petani bahagia, menurut dia, produktivitasnya tinggi, petani sejahtera, sementara produktivitas tinggi, negara juga senang karena punya cadangan pangan yang cukup, tidak perlu impor, ekonomi bergerak, dan seterusnya.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa jalan pertama yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus HKTI adalah menyatukan visa tanpa melihat lagi yang pernah terjadi pada masa lalu.***
