Tangsel, Penamedan.info
Berdasarkan pantauan langsung kami sepanjang hari di lingkungan UPTD SMP Negeri 20 Tangerang Selatan (Tangsel) yang saat ini sedang menjalani proses renovasi total, mencuat dinamika sosial yang cukup menarik dan patut menjadi perhatian semua pihak.
Sebagai jurnalis yang berada di tengah masyarakat, kami melakukan pemantauan secara langsung dan kekeluargaan bersama warga sekitar menyusul viralnya aksi demo sejumlah warga Perumahan Permata Pamulang RW 04, Kelurahan Bakti Jaya, Setu, yang terjadi pada Rabu (14/5/2025).
Mereka menyampaikan protes dengan membentangkan spanduk bertuliskan Stop Pembangunan di UPTD SMP Negeri 20 Tangsel, menuntut adanya komunikasi dan sosialisasi sebelum proyek dilanjutkan.
Dalam menyikapi kejadian tersebut, kami menegaskan bahwa kami berdiri secara netral—tidak berpihak kepada pihak sekolah maupun masyarakat.
Sampai berita ini diturunkan, kami belum melakukan wawancara resmi dengan pihak sekolah karena kami meyakini bahwa suara warga terdampak perlu didengar terlebih dahulu sebagai bagian dari pendekatan jurnalisme partisipatif.
Dari hasil pemantauan dan dialog langsung dengan warga sekitar kami merangkum beberapa poin penting sebagai berikut:
1. Kurangnya Komunikasi Antarpemangku Kepentingan
Salah satu faktor utama pemicu ketegangan adalah minimnya silaturahmi dan komunikasi antara pengurus RW, RT, dan warga sekitar mengenai rencana renovasi sekolah.
Padahal, dari perbincangan kami, mayoritas warga mendukung pembangunan sekolah tersebut sebagai bentuk investasi pendidikan jangka panjang bagi generasi penerus.
Menariknya, spanduk protes yang sebelumnya terpampang kini sudah diturunkan.
2. Dugaan Ketidakterlibatan Warga dalam Proses Awal Kami menduga bahwa komunikasi awal dari pihak sekolah kepada warga kemungkinan disampaikan melalui RW, yang kemudian diharapkan diteruskan ke tingkat RT dan warga.
Namun, karena alur komunikasi ini tampak tidak berjalan optimal, muncullah rasa keberatan dari sebagian warga yang merasa tidak dilibatkan secara langsung.
Dalam konteks ini, pihak kelurahan sebagai unsur pemerintah di tingkat bawah seharusnya juga turut memantau dan memastikan proses sosialisasi berjalan sesuai prosedur.
3. Masalah Klasik yang Umum Terjadi di Banyak Wilayah
Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir di berbagai wilayah Indonesia, proyek pembangunan publik sering kali memicu ketegangan sosial akibat kurangnya dialog terbuka antara pelaksana proyek dan warga terdampak.
Untuk itu, dibutuhkan sikap dewasa, kepala dingin, dan niat baik dari semua pihak agar solusi bersama dapat ditemukan tanpa konflik berkepanjangan.
Kami menyarankan agar semua pemangku kepentingan—baik pihak sekolah, RW/RT, kelurahan, hingga Dinas terkait—duduk bersama dalam forum resmi terbuka untuk meredam ketegangan dan memperkuat kembali hubungan sosial antarwarga.
Pembangunan fisik tak akan bermakna tanpa pondasi komunikasi sosial yang sehat dan inklusif. Aman