Medan, Penamedan.info
12 Mei 2025 – Bupati Karo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Tata Ruang dan Pertanahan se-Sumatera Utara yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Rabu, 7 Mei 2025. Acara ini dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, serta para kepala daerah lainnya.
Dalam rakor tersebut, Bupati Karo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah, penataan ruang, serta penyelesaian konflik agraria di wilayah Kabupaten Karo.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah di Sumatera Utara. Dari total 4 juta hektare lahan di provinsi ini, sekitar 2 juta hektare atau 54 persen belum tersertifikasi. Targetnya, dalam empat tahun ke depan, angka tersebut dapat ditekan hingga hanya 30 persen lahan yang belum bersertifikat.
Selain itu, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN seluas 5.873 hektare di Sumatera Utara kini masuk dalam kategori tanah negara bebas. Lahan tersebut akan dijadikan target objek reforma agraria untuk memastikan keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah di masyarakat.
Bupati Karo menyambut baik langkah-langkah tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program reforma agraria dan percepatan sertifikasi tanah di Kabupaten Karo. Beliau berharap kerja sama dengan BPN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum atas kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dan tata ruang, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sumber: Taufik Arief